Dewan Dorong Pencairan BPMU

Dewan Dorong Pencairan BPMU

Dewan Dorong Pencairan BPMU

Dewan Dorong Pencairan BPMU

Keterlambatan pencairan anggaran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)

masih menjadi permasalahan yang tak kunjung usai. Untuk itu, Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Jawa Barat melakukan audiensi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat guna menyelesaikan permasalahan tersebut.

Audiensi yang dilakukan di Gedung DPRD Jawa Barat dihadiri seluruh anggota FKSS Jawa Barat, anggota Komisi V DPRD Jawa Barat dan beberapa perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat. Dalam audiensi, FKSS menuntut pencairan dana BPMU semester 2 yang sampai saat ini belum dibayarkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Syamsul Bachri

mengatakan, aspirasi dari FKSS tersebut sangat wajar untuk menuntut hak anggaran dari BPMU. Sebab, setiap sekolah tentu sudah merencanakan dan mengelola anggaran setiap tahunnya.

Dari anggaran BPMU yang dialokasikan sebesar Rp 347 miliar, FKKS seharusnya me­nerima bantuan sebesar Rp 350 ribu untuk semester satu dan Rp 250 ribu untuk semester dua. Namun demikian, FKSS hanya menerima pencairan BPMU untuk semester satu saja lan­taran anggaran yang tersedia hanya sebesar Rp 30 miliar.

”Bayangkan saja dari bia­sanya Rp 350 ribu mereka terima, kini hanya Rp 24 ribu. Mereka minta agar,

pemerin­tah, Disdik, minta ke gubernur lah untuk melakukan langkah-langkah sehingga anggaran yang sudah diputuskan tetap bisa dibayarkan. Walaupun terlambat,” kata Syamsul di Bandung, kemarin.

Syamsul menyatakan, Ko­misi V akan mendorong pe­merintah dalam hal ini Disdik Jawa Barat untuk segera me­nyelesaikan sisa anggaran yang belum dibayarkan. Dirinya menyebut akan berkoordi­nasi dengan dinas terkait agar pencairan BPMU semester 2 bisa dilakukan.

”Wajar kalau mereka mela­kukan tuntutan. Karena me­reka sudah menyiapkan ang­garan di sekolahnya masing-masing dengan plafon ang­garan Rp 370 ribu bukan Rp 24 ribu,” kata dia.

Sementara itu, Ketua FKSS Jawa Barat Usman mengatakan, pihaknya menuntut pencairan anggaran BPMU untuk semes­ter 2 lantaran telah masuk da­lam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dia menyebut, anggaran BPMU tersebut seharusnya telah cair pada bulan Oktober 2018.

”Hingga kini belum ada ke­jelasan apapun soal BPMU, langkah kami tidak ujug-ujug demo langsung ke dewan, sebelumnya ada pergerakan yang kami perjuangkan,” kata Usman.

 

Baca Juga :